Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden tentang “Keberlanjutan Media” sebelum Hari Pers

“Dalam hal ‘keberlanjutan media’, Presiden menyepakati Perpres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers,”

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Keberlanjutan Media (MS) menjelang Hari Pers Nasional yang diperingati pada 9 Februari setiap tahun.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima anggota Dewan Pers di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Dalam hal ‘keberlanjutan media’, Presiden menyepakati bahwa Keppres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers,” ujar Ninik.

Ninik menjelaskan Perpres ini merupakan produk hukum yang akan mengatur pola kerjasama dan hubungan antara media dan platform global, untuk ekosistem pers yang adil.

Menurut Ninik, Presiden sependapat dengan masukan Dewan Pers bahwa penyusunan Keppres tentang Keberlanjutan Media bergantung pada UU 40/1999 tentang Pers.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memastikan akan mengikuti acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara, pada 9 Februari mendatang.

“Saya akan datang ke HPN Medan,” kata Presiden.

Kepala Negara juga mendapat laporan dari anggota Dewan Pers tentang pergantian pengurus sepeninggal Prof. Azyumardi Azra, serta laporan tentang indeks kebebasan pers dan perkembangan media yang berkelanjutan.

Mengenai kebebasan pers, Presiden berpendapat bahwa hak tersebut telah diperoleh, dan media sekarang harus lebih bertanggung jawab.

“Kalau soal kebebasan pers, menurut saya kurang bebas. Yang penting sekarang media harus bertanggungjawab. Itu penting,” kata Jokowi.

Presiden menambahkan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan harus diperhatikan oleh media agar seimbang dengan platform global.

Pemberita: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
HAK CIPTA © ANTARA 2023